G30S dari Sudut Sejarawan: Angka yang Tidak Pernah Ditutup

Pada dini hari 1 Oktober 1965, enam jenderal dan satu kapten Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dibunuh di dalam sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka dikenal sebagai Pahlawan Revolusi, tujuh nama yang muncul setiap tahun di kalender sekolah dan papan jalan. Pada satu episode podcast Abraham Samad Speaker, Prof. Anhar Gonggong menolak memulai pembicaraan dari malam itu. Ia memulai dari tahun 1920.

Pokoknya bukan membongkar ulang peristiwa. Pokoknya, satu malam berdarah itu adalah ujung yang terlihat dari perdebatan panjang yang berjalan sejak Republik memaklumkan kemerdekaannya sendiri. Menjadikan malam itu satu malam justru membuat perdebatan itu tetap hidup.

Tujuh nama, satu sumur

Kronologi malam itu termasuk yang paling lengkap di antara catatan peristiwa yang gagal, dan kelengkapan seperti itu jarang ditemukan.

Sekitar pukul 03.15, tim yang bergerak dari Lubang Buaya menuju rumah para perwira tinggi. Letjen TNI Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat, ditembak di rumah sendiri. Mayjen TNI R. Suprapto, Mayjen TNI M.T. Haryono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo diambil hidup-hidup. A.H. Nasution, sasaran utama, lolos. Yang terambil adalah ajudan-nya, Lettu TNI Pierre Tendean, karena orang-orang yang bergerak di kawasan gelap tidak dapat membedakan keduanya. Anak-anak Nasution sendiri pun menjadi korban.

Ketujuh jenazah dimasukkan ke sumur di Lubang Buaya. Sumur itu berukuran sekitar 12 meter dalam dan 75 sentimeter diameter. Ditemukan pada 3 Oktober 1965, dikeluarkan pada 4 Oktober, dan identitasnya dipastikan di RSPAD di pusat Jakarta. Pada 5 Oktober 1965, Soekarno dalam kapasitasnya sebagai Panglima Komando Operasi Tertinggi menerbitkan Keputusan 111/KOTI/1965 dan memberikan mereka gelar Pahlawan Revolusi.

Dua detail menentukan cara membaca sisanya. Pertama, membunuh itu dikerjakan oleh kelompok operasi yang kecil, bukan mesin partai yang bergerak terang-terangan. Kedua, negara yang memberi gelar empat hari kemudian adalah negara yang pendirinya menghabiskan satu dekade sebelumnya merangkul partai yang justru ditentang oleh para jenderal tersebut.

Angka yang tidak pernah dihitung

Apa yang terjadi setelah 1 Oktober 1965 terdokumentasi jauh lebih baik dibanding malam itu sendiri, tetapi jauh lebih buruk dalam hal penghitungan.

Pembantaian terhadap anggota PKI dan orang yang dituduh sebagai simpatisan berlangsung dari Oktober 1965 sampai sekitar Maret 1966, dengan titik awal di Jakarta, menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu ke Bali. Komnas HAM menyimpulkan pada 2007 bahwa tindak pidana itu sistematis, tetapi tidak pernah menerbitkan angka nasional. Angka yang beredar berasal dari para peneliti, dan angka-angka itu tidak sepakat:

Geoffrey Robinson memperkirakan Bali saja mencatat sekitar 80.000 orang tewas antara Desember 1965 dan awal 1966, kira-kira 5 persen dari penduduk pulau itu. Perkiraan tahun 1976 menempatkan angka nasional di kisaran 450.000 sampai 500.000. Robert Cribb menyebut 500.000 sebagai angka yang paling bisa dipertanggungjawabkan, sambil mencatat betapa sulitnya angka itu dipastikan. Jan Walendouw, yang dekat dengan Soeharto, menyebut 1,2 juta. Jarak antara angka terendah dan tertinggi yang dipublikasikan dari 450.000 sampai 1,2 juta, lebih dari dua kali lipat.

Pola yang sama muncul ketika Gonggong bicara tentang keluarganya sendiri. Ayahnya, Andi Pananrangi, adalah raja Alitta di Sulawesi Selatan dan tertangkap dalam kampanye Belanda di sana. Beberapa kerabatnya terbunuh. Tentang jumlah korban kampanye itu, pihak Indonesia menyebut sekitar 40.000 orang, catatan Belanda menyebut sekitar 3.000, dan Kapten Westerling mengklaim 600 orang. Sejarawan yang tumbuh di dalam salah satu angka yang masih diperdebatkan begitu saja tidak akan menganggap angka yang masih diperdebatkan di arsip lain sudah selesai.

Dari mana datang tiga ideologi itu

Langkah kedua Gonggong adalah memundurkan waktu ke masa kemerdekaan, ketika tiga aliran pemikiran diperlakukan sebagai kekuatan yang bisa mengakhiri kekuasaan kolonial: nasionalisme, Islam, dan sosialisme.

Pada 1920-an, ketiganya belum menjadi partai politik yang matang. Ketiganya masih gagasan yang berlomba menentukan seperti apa negara baru seharusnya. Yang menarik adalah seberapa berbeda ketiganya dipakai. Indonesia Raya karya Soekarno yang terbit 1926 memasukkan Marxisme sebagai salah satu alat di antara beberapa alat untuk melemahkan kekuasaan kolonial, dan itulah yang membuat akomodasi dengan komunis menjadi mungkin. Hatta dan Sjahrir memaknai sosialisme lebih sempit, dan keduanya tidak nyaman mengikat negara yang baru lahir ke Moskwa.

Tanggal yang penting di sini adalah 23 Mei 1920. Pada hari itu, dalam rapat di Amsterdam, partai yang kelak menjadi PKI memakai namanya dalam bahasa Indonesia. Partai itu tumbuh menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dengan klaim sekitar 3 juta anggota pada puncak tahun 1960.

Nasakom dan batas-batasnya

Rumusan yang dikenal sebagai Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, berasal dari pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Rumusan itu bekerja sebagai kesepakatan kerja, bukan sebagai doktrin. Dalam praktiknya berarti Angkatan Darat, organisasi keagamaan, dan partai komunis sama-sama punya kursi di dalam negara.

Pemilihan umum 1955 adalah angka yang menjelaskan kenapa kesepakatan itu tidak bisa dihindari. Tidak ada satu pun partai yang berhasil mendekati separuh suara.

Empat partai menyerap lebih dari tiga perempat suara, dan setiap satu dari mereka membutuhkan partai lain untuk memerintah. Kursi PKI naik dari 17 menjadi 39 dalam satu pemilihan, dan NU dari 8 menjadi 45. Konsekuensinya, Indonesia berganti kabinet tujuh kali dalam masa demokrasi liberal yang berlangsung sekitar sembilan tahun.

Pada 17 Agustus 1959, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian menjadi Manipol USDEK, lalu secara resmi ditetapkan sebagai haluan negara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 1960. Lima pilarnya adalah UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian bangsa Indonesia. Yang menentukan justru seberapa berbeda kata-kata yang sama itu dibaca pada saat bersamaan. NU membaca sosialisme ala Indonesia sebagai satu makna, PNI sebagai makna lain, Partai Sosialis sebagai makna ketiga, dan PKI memahami seluruh proyek itu sebagai tahap akhir dari transformasi Marxis.

Analisis: pola yang lebih tua dari 1965

Bagian yang paling berguna dari obrolan ini adalah cara menggolongkan peristiwanya. Gonggong tidak memperlakukan 1965 sebagai kecelakaan orang-orang yang buruk, dan tidak juga memperlakukannya sebagai perang saudara yang tidak bisa dihindari. Ia memperlakukannya sebagai titik temu, dan polanya punya tahapan yang bisa diperiksa.

• Posisi ideologis. Sejak 1920, tiga aliran bersaing menentukan wajah negara, dan negara tidak pernah selesai menentukan mana yang dianutnya.
• Ketergantungan struktural. Hasil 1955 membuat pemerintahan koalisi menjadi keharusan, sehingga lawan ideologis sekaligus menjadi mitra pemerintahan yang tidak dapat dibuang.
• Kabur ideologi. Ketika sebuah doktrin ditulis cukup luas sehingga semua kelompok besar merasa memilikinya, perdebatan bergerak dari argumen menuju pemaksaan.
• Tertanam dalam Perang Dingin. Perkiraan intelijen Amerika Serikat dari Desember 1959 menyebut Soekarno, TNI AD, dan PKI sebagai tiga kekuatan yang paling mungkin memicu krisis, dan menyebut gangguan terhadap keseimbangan kekuasaan yang dipelihara Soekarno antara TNI AD dan PKI sebagai salah satu pemicunya. Keseimbangan itu tidak bertahan melewati Oktober 1965.

Butir terakhir biasanya hilang dari penceritaan Indonesia. Apa pun yang benar-benar terjadi pada G30S, peristiwa itu juga mengakhiri proyek tidak berpihak yang sangat efektif untuk sebuah negara di lingkungan Asia yang paling diperdebatkan, dan mengakhirinya dengan TNI AD sebagai satu-satunya pusat kekuasaan yang tidak bisa dipertanyakan.

Yang masih diperdebatkan

Dua pertanyaan dari obrolan ini harus dibawa sebagai pertanyaan terbuka, bukan sebagai fakta yang sudah selesai.

Yang pertama menyangkut posisi Soeharto pada awal Oktober 1965, dan seberapa jauh pengaruh yang sebenarnya bisa ia tegakkan ketika Jakarta masih sedang dikonsolidasikan. Pembicara menandai ketidakpastiannya sendiri di titik itu, dan ketidakpastian itu layak dipertahankan, bukan dirapikan.

Yang kedua tentang Soekarno sendiri, dan di sini ketidaksepakatannya benar-benar tiga arah. Sebagian pihak menganggap dia korban dari peristiwa yang tidak bisa dikendalikannya. Sebagian pihak lain berpendapat dia mengetahui rencana itu dan membiarkannya. Posisi ketiga menganggap dia tidak berdaya lalu memilih tidak berusaha. Ketiganya masih hidup di ruang publik, tidak ada yang bisa diselesaikan dari sumber yang tersedia, dan menyajikan salah satunya sebagai temuan akhir akan berbohong.

Kekhawatiran yang sama berlaku untuk angka korban. Setiap angka di atas membawa nama orang di belakangnya, dan pembaca tidak punya dasar untuk menilai angka kalau nama itu tidak disebut.

Yang tersisa

Titik penutup Gonggong, sebagaimana dia mengucapkannya, bukan tentang menetapkan kesalahan atas 1965. Titik itu tentang kondisi yang membuat konflik itu mungkin belum diselesaikan, dan bahwa sejarah bukan bab yang sudah ditutup.

Ada yang terasa tidak nyaman dari ketepatan itu. Indonesia menamai tujuh orang, memberi mereka gelar empat hari kemudian, dan tidak pernah menerbitkan total orang yang terbunuh pada bulan-bulan sesudahnya. Enam puluh tahun kemudian, perdebatan yang melahirkan kudeta itu masih berlangsung, kali ini tentang angkanya.